Di kamar kerjanya, masih tergantung poster berukuran besar Djauhari berkacamata hitam bak seorang pemusik rock sedang memainkan gitar dalam ASEAN Youth-Cultural Exhange Festival 2011 yang menampilkan 10 group musik pop rock yang berasal dari negara anggota ASEAN.

Dia bukan saja pemusik, tetapi juga senang menyanyi, mengunjungi teman-temannya di berbagai tempat dan profesi. Kulinari berbagai makanan daerah menjadi kesukaannya.

Apa pengalaman menarik selaku Dirjen Kerjasama ASEAN Kemlu dalam pelaksanaan keketuaan Indonesia di ASEAN?

Dia memang menghabiskan terbesar waktunya dalam memimpin berbagai pertemuan dan negosiasi ASEAN yang adakalanya menyertakan banyak delegasi dari berbagai instansi RI. Sering pada akhir pekan dia tidak bersama keluarga tercinta, tetapi dihabiskan dalam mencarikan jalan keluar permasalahan sulit untuk menyatukan langkah 10 negara anggota ASEAN.

Maka, Djauhari merujuk pada pengalaman ketika mengorganisir festival music rock se ASEAN, dan dia juga tampil seperti terlihat dalam poster besar di kamar kerjanya. Itu acara ASEAN Youth-Cultural Exchange Festival 2011″ yang diselenggarakan pada tanggal 1 Mei 2011 di Backstage Beach Concert, Ancol, Jakarta.

Menurutnya, konser musik membantu menjadi wadah pemersatu pemuda ASEAN karena musik mempunyai sifat yang universal dan lebih cepat menyampaikan pesan kepada masyarakat ASEAN. “Melalui musik, melalui konser bersama itu, kita merekatkan kebersamaan sesama kaum muda di seluruh Negara anggota ASEAN di bidang musik yang pada gilirannya mereka bisa menyampaikan hal ini juga kepada penggemar-penggemar mereka di sana”, kata Djauhari.

Lebih jauh, Djauhari Oratmangun menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memandang penting untuk merangkul golongan muda dalam pembangunan komunitas ASEAN karena golongan inilah yang akan mewarisi dan mengembangkan arsitektur kawasan ASEAN ke depan.

****

JABATAN resminya sebagai dirjen itu bakal ditinggalkannya pada akhir Januari ini karena akan segera menuju posnya di Kedutaan Besar RI untuk Federasi Rusia di Moskow. Dirjen merupakan jabatan karir struktural tertinggi, dan duta besar menjadi gelar tertinggi profesi diplomat. Sebagai PNS, itu merupakan idaman yang pantas diimpikan meskipun tidak semua pegawai bisa mencapainya.

Djauhari menjadi diplomat paripurna karena gampang bergaul. Dia memiliki jaringan pertemanan yang luar biasa luasnya, dari berbagai kalangan dan tingkatan, di dalam maupun di luar negeri. Bergaul juga sangat penting bagi diplomat, katanya. “Dengan bergaul di berbagai kalangan, maka kita mendengar degup jantung bangsa, aspirasinya, cita-citanya,” ujarnya mantap. Diplomat itu representasi bangsa, dan berjuang melalui diplomasi untuk kepentingan bangsanya.

Dalam dunia yang kian menipis batasnya, diplomasi telah melepas sekat-sekat yang tidak perlu. Diplomasi dengan demikian bukan hanya domain pemerintah, semua pemangku kepentingan diundang untuk urun-rembug, ujar sang dubes designate itu.

Ketika kami bertemu di kantornya, Djauhari baru saja kembali dari Manado untuk pertemuan forum pariwisata ASEAN dan dengan senang menerima IRNews untuk wawancara, Jumat (20/1). Meskipun tampak lelah, dari pertemuan untuk menggalang kerjasama industri pariwisata yang dihadiri menteri, pengusaha biro perjalanan, hotel, dan restoran ASEAN, tetapi lelaki berbadan kekar ini tampak senang bercerita tentang tugasnya yang baru.

Djauhari sudah malang-melintang bertugas sebagai diplomat yang memulai karirnya dengan penugasan di Perutusan Tetap RI untuk PBB di Geneva, di mana dia mulai mengenal seni berdiplomasi dan substansi perdagangan internasional. Di WTO Geneva itu dia langsung berkecimpung dalam tugas negosiasi multilateral. Acapkali Djauhari mau membagi perspektifnya dalam kaitan pembentukan badan multilateral yang mengatur perdagangan dunia.

Dia memang rajin menulis artikel di berbagai media seperti Kompas, Jakarta Post, dan majalah berkala lainnya. Diplomasi multilateral merupakan domain Djauhari. Bak seekor ikan, maka diplomasi multilateral adalah air bagi putera Maluku kelahiran Sangihe Talaud, Sulawesi Utara, 22 Juli 1957 itu. Dengan berbagai latar-belakang perundingan multilateral di Geneva maupun New York dia piawai memimpin negosiasi ASEAN.

Meskipun ASEAN merupakan organisasi sub-regional tetapi carakerjanya sama dengan diplomasi multilateral, atau yang disebut sebagai conference diplomacy, atau diplomasi yang dijalankan melalui medium konperensi.

Di Moskow, bakal tempat tugasnya yang baru, Djauhari akan mengurusi hubungan bilateral. Tetapi, nature pekerjaan di Moskow itu tidak terlepas dari isu-isu yang dibahas di fora multilateral, semata-mata karena Rusia tetap menjadi pemain penting di dunia, baik dalam isu politik, perlucutan senjata dan keamanan internasional. Rusia sebagai salah satu anggota-tetap Dewan Keamanan PBB, memiliki perspektif tersendiri dalam percaturan politik internasional di Eropa maupun dalam tataran dunia. Pastilah Djauhari sangat memahami posisi Rusia dalam kaitan berbagai isu internasional.

Dalam kaitan ini, Indonesia yang terletak di posisi istimewa di Asia Tenggara, yang menjadi salah satu pemain penting dalam percaturan politik maupun ekonomi di Asia Pasifik dari dulu aktif dalam kiprah diplomasi multilateral. “Di samping untuk kerjasama di fora internasional dalam era multipolar ini, kerjasama antar-kawasan juga mampu menyumbang pemerkuatan hubungan dan persahabatan strategis antara kedua Negara kita,” kata Djauhari.

Karena familiar dengan berbagai isu-isu multilateral, maka tidak sulit bagi Djauhari untuk memahami bagaimana pengembangan dialog dan kerjasama antara kedua negara di fora internasional. Lagipula, substansi kurang lebih sama, hanya formatnya yang berbeda, kata diplomat piawai itu.

Karena itu, Djauhari bercerita lebih banyak menekankan peningkatan kerjasama bilateral. Menurutnya, ruang untuk peningkatan kerjasama ini berdimensi luas sekali. “Masih banyak yang perlu kita garap di sini, terutama berkaitan dengan isu-isu kerjasama ekonomi,” katanya.

Pada pertemuan kami kali itu, Djauhari lebih banyak bercerita tentang hal-hal yang non-substantif, yaitu kehidupan diplomat dalam kaitan masyarakat. Menurut Djauhari, pada saat terbentuk Komunitas ASEAN 2015, tidak saja 10 negara ASEAN akan menjadi suatu komunitas ekonomi, tetapi pada saat bersamaan adalah komunitas politik yang memiliki parameter keamanan yang kurang lebih berada dalam satu platform.

Selanjutnya, sebagai basis organisasi ASEAN perlu mengikat sentimen di kalangan rakyat bahwa mereka adalah satu dengan keberagamannya. Rakyat ASEAN perlu memiliki indentitas dan visi yang sama pula, jelasnya. “Memang ini sangat relevan dengan fungsi keketuaan kita di ASEAN pada tahun 2011 yang lalu, yakni melibatkan masyarakat sehingga mereka merasakan kepemilikan terhadap ASEAN.

Karena, dan seiring dengan pembentukan Komunitas ASEAN 2015 sudah saatnya para diplomat ke luar dari sarang mereka, outreaching ke masyarakat agar ASEAN itu tidak dituduh kegiatan elitis semata,”, katanya. ”Ini perlu kita bahasakan dalam konteks sosial. Makanya, kami tidak lupa untuk mengadakan kegiatan seperti festival kulinari dan bahkan festival music rock ASEAN,” kata diplomat senior itu.

“Bersama teman-teman tokoh sosial media, kita telah membentuk apa yang dikenal sekarang sebagai ASEAN Blogger Community pada tahun lalu. Untuk pertama kalinya pula para blogger se ASEAN mengadakan konperensi pertama di Bali, bertepatan dengan penyelenggaraan KTT pada bulan Nopember yang lalu,” ujar Djauhari.

Bagi Djauhari sebagai pendatang dari daerah, putera seorang tokoh masyarakat terpandang di Maluku maka mengurus masyarakat adalah menjadi keseharian. Dia tidak sungkan bergaul dengan siapa saja, mendengarkan keluhan dan memberikan nasehatnya.

Meskipun dia berdarah Maluku, Djauhari dikenal teman-temannya sebagai diplomat beremosi rendah dan tidak gampang panik meskipun nature pekerjaannya adakalanya tegang, terutama berkaitan dengan negosiasi pada hal-hal krusial. Ini tampaknya memainkan peranan kunci keberhasilannya mengelola hubungan antar-negara, termasuk di kalangan ASEAN, oleh ayah dengan 3 anak yang telah dewasa ini.

Menjelang keberangkatannya ke Rusia, Djauhari menyatakan telah siap. “Saya ingin segera memulai mengerjakan mandat baru ini. Saya menemukan kegairahan dan semangat untuk mendorong peningkatan kerjasama ekonomi. “Ini saya temukan setelah membaca berbagai dokumen dan potret hubungan antara kedua negara yang memiliki ruang sangat besar”, katanya.

Sebagai diplomat yang selalu tinggal di negeri 4 musim tentu Djauhari sudah terbiasa dan mampu menyesuaikan diri. Udara minus yang ekstrem juga pernah dialaminya di berbagai negara di belahan utara ini.

“Ada persiapan khusus?” Dia tersenyum dan menjelaskan dia dan isteri, Elsiwi Handayani yang berdarah Jawa, sudah mulai belajar berbahasa Rusia yang sederhana. Dia menyadari ‘air’ tempat dia bertugas untuk 3 tahun ke depan ini sangat berbeda, baik budaya, kultur dan kondisinya. Dan ‘air’ itu tidak berada dalam sebuah kolam atau danau, tetapi adalah samudera yang luas, bagaimana menerjemahkan hubungan kemitraan strategis ke dalam arti-arti konkret.[*]

Since its establishment in 1967, plenty of efforts have been made to strengthen cooperation within ASEAN, as well as to reach the goal of the ASEAN Community by 2015.

As stated by President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) at the opening of the 44th ASEAN Ministerial Meeting in Bali in July, ASEAN is no longer just walking at a leisurely pace. ASEAN is beginning to run, and run faster. ASEAN should run faster because the region and the world are running even faster.

To run and to realize an ASEAN Community by 2015, many things have been done intensively to implement the rules and regulations of the ASEAN Charter, which was ratified by all ASEAN member states in December 2008.

Since the ASEAN Charter comprises only basic provisions, in 13 chapters and 55 articles, it is necessary to develop those basic provisions into rules and policies to be implemented. Here, there are battles of ideas among all parties concerned over the interpretation of the Charter’s basic provisions and its delivery to the people.

In the midst of these battles of ideas and the interpretation process of the Charter’s basic provisions and the ASEAN Community 2015 just a step ahead, where are the bloggers? What is their contribution to the establishment of the ASEAN Community by 2015?

All those questions have come up since we realize that one of the key areas for the successful development of the ASEAN Community is that it must be people-centered and people-driven. In the era of information and communication technology (ICT), bloggers play pivotal roles in engaging people-to-people contact. Alongside the mainstream media, bloggers can utilize blogs as a new media to bring key information to the public.

A blog, an abbreviation of the term web log, is a type of personal website with regular entries such as opinion pieces, commentaries, descriptions of events, or other materials such as graphics or videos. People who upload this content for public viewing are referred to as bloggers. Since its first development in the early 2000s, blogging has been growing rapidly, with blogs becoming a new medium for the dissemination of news and information.

Blogs provide us with opportunities to: first, open up issues for wider discussion when somebody don’t necessarily have all the answers; second, add depth, context and personal angles to issues somebody is working on; third, engage in conversations that somebody knows are taking place elsewhere on the web; and fourth, engage in online social activities.

Moreover, blogging is not just about bloggers talking to bloggers. Blogging is a tool for people to speak informally with their target audience about specific issues.

With rapid developments in ICT, blogging has also developed rapidly and has become more accessible for Internet users. According to blogpulse.com, it is estimated that there are now 176.5 million blogs around the world, with around 100,000 new blogs being formed every day.

In Indonesia, according to salingsilang.com, with only a few blogs in the beginning of the year 2000, there are now 5.2 millions blogs out of 84.7 million Internet users in Indonesia. Bloggers are highly active in online activities including open discussions, and engage in conversations with people via their blogs as well as other social media i.e. Facebook and Twitter.

Bloggers have established communities in many big cities, for example the Bunderan Hotel Indonesia Blogger Community in Jakarta, Bekasi Blogger Community in Bekasi, West Java, and Cah Andong Blogger Community in Yogyakarta. These groups actively conduct and organize various blogger gatherings such as Pesta Blogger in Jakarta (2007-2010) and Amprokan Blogger, which was organized by Blogger Bekasi in Bekasi (2010 and 2011) as well as implementing community care programs such as the 1000 Books Movement, Jalin Merapi and Free Prita Mulyasari.

With bloggers playing increasingly pivotal roles, several big media companies in Indonesia such as Kompas and The Jakarta Post daily newspaper have also set up their own blogs (Kompasiana and IMO) to engage with their readers to share ideas and take a part in the community development process called citizen journalism.

With this important role in view, Indonesian bloggers also took the initiative to establish and declare an ASEAN Blogger Community Indonesian chapter (ABC-Indonesia) on May 10, 2011. This was the first blogger community in ASEAN, and most probably in the world where bloggers get together and share concerns in regards to regional issues.

In its declaration, ABC-Indonesia aims to, first, assist efforts to strengthen ASEAN integration and encourages people-to-people contact; second, give input on the three pillars of ASEAN cooperation (political and security, economic and sociocultural); third, facilitate communication among bloggers and the public through blogs, social media and offline activities; fourth, organize activities to encourage bloggers and public engagement in the framework of ASEAN cooperation; and fifth, establish blogger forums to contain and convey information on ASEAN.

As reflected in President Susilo Bambang Yudhoyono’s at the opening of ASEAN Ministerial Meeting, the public welcomes the establishment of ABC-Indonesia and sees it as an innovative idea to promote people-to-people contact. This statement is indeed recognition and a boost to the bloggers’ role.

In the wake of its formation, ABC-Indonesia is facing challenges in translating its aims into a roadmap and programs that are beneficial to the people. In this regard, the first ASEAN blogger conference (initiated by ABC-Indonesia) in Bali on Nov. 16-17, 2011 just ahead of the ASEAN Summit, is a significant step toward setting up a strategic ASEAN Blogger Community network and blogger’s road map to enhance ASEAN awareness.

The ASEAN Blogger Community is not just about a community for bloggers from ASEAN member states — it is a community where people can talk informally about ASEAN issues. It is also a blogger’s forum to convey ASEAN information and promote public participation to realize the ASEAN Community by 2015 without having to wait for initiatives from the governments of ASEAN member states.

The writer is the founder and adviser of the ASEAN Blogger Community Indonesia chapter and aseanblogger.com.

With the ratification of ASEAN charter on December 15, 2008, ASEAN’s really turned on a new organization with rules and legal personality. ASEAN codify ASEAN norms, rules and values as well as set a clear target for ASEAN. The challenge is how to formulate rules and regulations to implement the Charter? How to interpret the major concept behind the Charter? In this regard, no wonder if there is ongoing battle of ideas in setting the rules and policies implementation.

Moreover, as mentioned by the President of the Republic of Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) in his statement at the opening ceremony of 44^th ASEAN Ministerial Meeting in Bali on 19 July 2011, ASEAN now face a reality that the frequency of people to people (p-to-p) contact in the ASEAN member states has surface formal contacts between the government officials. It is showing that peoples have central role in ASEAN.

But based on a survey by Kompas Daily on May 2011, it seems that there is no correlation between the increasing of P-to-P contact with the perceptions of the peoples on development of ASEAN. According to the survey, it is only 16 percent of respondents who were aware of the establishment of an ASEAN Community. And just a quarter of them knew that the establishment of the ASEAN Community is targeted in 2015.

In this relation ASEAN need more effort in socializing ASEAN cooperation by involving various element of society, including bloggers. Bloggers, with all its activities as a producer of information (in all its form; text, images or movies), has an important role in communicating and informing development of ASEAN to the public. Amid the popularity of social media like Facebook and Twitter , blogs remain the best choice to convey a message or information to the public.

The establishment of the ASEAN Community Blogger Indonesia on May 10, 2011 would be used as the momentum for ASEAN to involve more public participation in the process of establishing the ASEAN Community. So the establishment of the ASEAN Community will be much more beneficial to society in the region and globally. To achieve these objectives, the ASEAN Community Blogger chapter Indonesia itself has started to move by doing various activities such as conducting a series of discussion in Yogyakarta and Jakarta as well as conducting ASEAN Blogger Community gathering and photo exhibition which was held on August 6, 2011 at the Museum Bank Mandiri Jakarta.

Finally, as a blogger, I congratulate ASEAN for its 44^th Aniiversary. Congratulations to all ASEAN Leaders and ASEAN Secretary-General Dr. Surin Pitsuwan. I wish all the best for the success of ASEAN in the coming endeavor.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada pembukaan Sidang Ke-44 ASEAN Ministerial Meeting di Bali memuji gagasan pembentukan ASEAN Blogger Community.

Komunitas-komunitas blogger di tanah air yang tergabung dalam ASEAN Blogger Community kini diakui Presiden memainkan peranan penting dalam mendorong proses terbentuknya Komunitas ASEAN 2015.

Menurut presiden, terbentuknya hubungan antara rakyat-rakyat di kawasan Asia Tenggara menjadi tugas terbesar ASEAN -yang merupakan organisasi kerjasama kawasan yang paling berhasil setelah Uni Eropa- dan untuk itu ASEAN abad ke-21 itu harus dinamis dan relevan. Untuk menjadi dinamis dan relevan, ASEAN harus berpusat pada rakyat (people-centered) dan digerakkan oleh rakyatnya (people-driven).

Berbeda dengan 4 dekade yang lalu ketika ASEAN didirikan, kini kita menghadapi realitas ketika frekuensi dan intensitas kontak yang mendalam di antara rakyat di 10 negara ASEAN -melalui cable television, email, twitter, facebook-jauh melampau kontak antar pejabat pemerintah. Indonesia yang menjadi negara di mana rakyatnya menjadi pengguna Facebook kedua terbesar di dunia dan ketiga untuk Twitter memahami fenomena ini dengan baik.

Tidak ada pemerintah di dunia ini yang memiliki jawaban terhadap trend baru ini. Begitu pula ASEAN, kata presiden.

Oleh karena itu ASEAN harus cepat bertindak, melalui langkah-langkah kreatif dan dengan fikiran yang terbuka dalam mengemas kekuatan teknologi ini guna mendorong kontak di antara rakyat-rakyat Asia Tenggara.

Dalam konteks ini, Presiden SBY menyambut baik pembentukan ASEAN Blogger Community yang menurutnya merupakan suatu gagasan inovatif. Gagasan seperti ini, menurut presiden harus diikuti berbagai gagasan lainnya di kalangan.

Presiden juga memandang bahwa keeratan kontak di antara rakyat di negeri-negeri ASEAN penting dalam dalam mengembangkan hubungan diplomatik yang kreatif.

Masalahnya bukan bagaimana kita mengembangkan, menyebarluaskan, dan melipatgandakan kontak sesama warganegara, tetapi juga bagaimana kita secara kreatif yang bermanfaat mampu meminimalkan komplikasi hubungan antar-negara dan pada saat bersamaan memberikan nilai tambah dalam dalam manfaatnya maupun kesempatan yang muncul.

Menurut presiden, ketika jutaan warganegara suatu negeri melewati batas negaranya tidak tertutup pula kemungkinan untuk munculnya masalah.

Karena itu, presiden mendorong agar ASEAN peduli terhadap rakyat. Kita harus menjamin bahwa ASEAN mampu meningkatkan kualitas hidup sehari-hari rakyatnya. Untuk itulah, kita harus mengupayakan agar rakyat berpartisipasi di dalam mewujudkan tujuan didirikannya ASEAN serta mendapat manfaat yang telah dihasilkannya.

Keeratan hubungan sesama rakyat di negeri-negeri Asia Tenggara juga dilihat dalam konteks ASEAN Connectivity, yang menghubungkan Asia Tenggara dengan kawasan Asia Pasifik, yang pada saat bersamaan berfungsi menjadi focal point untuk konektivitas masyarakat ASEAN ke tataran global.

ASEAN Blogger Community baru saja terbentuk, ke depan tugas menghadang bagaimana mengembangkan kapasitas komunitas blogger di Indonesia untuk ambil bagian dan memperoleh manfaat sebesar-besarnya pada saat terbentuknya Komunitas ASEAN pada tahun 2015.

Bali, 19 Juli 2011

In last week’sPH.CN, I shared Chinese Premier Wen Jiabao’s thoughts on China-ASEAN relations. Premier Wen in summary pointed out that China’s relations with ASEAN over the past 20 years have moved from a dialoguerelationship to good-neighborly relations and to a relationship of strategic economic cooperation. Regarding territorial conflicts, Premier Wen reiterated that it should be resolved between the countries concerned (excluding the United States) through peaceful consultations and joint development efforts. On the presence of the United Statesin ASEAN, he mentioned that an effective and clear mechanism must be drawn with ASEAN and only ASEAN taking the lead.

For this week’s issue of PH.CN, to balance the Chinese perspective on ASEAN-China relations, allow me to share to you the thoughts of distinguished Filipino diplomat Rodolfo Severino.

Former Ambassador Severino was the Secretary-General of ASEAN from 1998 to 2002. He served as Third, Second, and First Secretary in the Philippine Embassy in the United States from 1967 to 1974. He played an important role in the normalisation of relations between the Philippines and China, and thereafter, served as Chargé d’Affaires of the Philippine Embassy in Beijing from 1976 to 1978. From 1989 to 1992, Mr. Severino served as thePhilippines’ Ambassador to Malaysia. In 2011, he released his geopolitical book Where in the World is the Philippines?

Former Ambassador Severino on ASEAN-China Relations: Past, Present, and Future:

I was asked some years ago what I thought China’s most significant achievement was in its relations with ASEAN. I replied that it was this: China has managed no longer to be viewed as a threat by the ASEAN member-countries. More positively, Southeast Asians see China, with increasing equanimity and even satisfaction, as a rising Asian power. I believe that this has also been ASEAN’s achievement, a tribute to its member countries’ sobriety, sophistication, astuteness, and sense of realism and proportion.

The Past

The significance of this remarkable achievement on both sides, this dramatic, albeit measured, turnaround, can best be appreciated if one looks back on Southeast Asia’s perspective on China in the not-too-distant past. Not so long ago, Southeast Asian countries viewed China as a clear and present danger to their security. In non-communist Southeast Asia, China was seen as supporting subversive and rebellious forces that sought to overthrow regimes in place by force –Malaya, Thailand, the Philippines. The New Order in Indonesia attributed to China upport for the attempted coup in that country in 1965. At the height of the Great Proletarian Cultural Revolution, China was perceived as instigating anti-government riots in Burma. In 1974, Chinese forces seized the Paracels from Vietnamese troops stationed there. In 1988, the Chinese and Vietnamese navies clashed fatally in the Spratlys. Up to the early 1990s, Brunei Darussalam, Indonesia and Singapore withheld formal diplomatic relations from the People’s Republic of China. As recently as 1995, the Philippine discovery of a substantial Chinese presence on Mischief Reef, located well within the Philippines’ exclusive economic zone, sent alarms all across Southeast Asia.

The Present

Today, all Southeast Asian countries have diplomatic relations with the People’s Republic on the basis of one China. Despite the disagreements and differences, ASEAN and China have had occasion to work together on specific problems in the past.

In the 1980s, ASEAN and China found common cause in resisting forcible regime change in Cambodia, consulting each other frequently. They cooperated in bringing about a political settlement of the Cambodian problem in 1991. China was the only country in the world that served both as a country of first asylum for the Indochinese asylum-seekers and as a country of permanent settlement for them.

By the mid-1990s, China had emerged as a strong economic power and a potential

strategic partner, so that ASEAN granted it the status, first of a “consultative partner” and then, in 1996, of a full Dialogue Partner. China was a founding participant in the ASEAN Regional Forum, engaging constructively in political and security matters not only with ASEAN and its members but also with non-ASEAN participants in the ARF, like the United States, Russia, Japan and Australia.

China has formed part of the Asian side in the ASEAN-initiated AsiaEurope Meeting, started in 1996 and now a going concern. It is a keystone of the ASEAN Plus Three process, which now covers 20 areas of cooperation and almost 50 mechanisms to manage them, including annual ASEAN Plus Three and ASEAN Plus One Summits. In the Chiang Mai Initiative, which is part of the ASEAN Plus Three process, China is a party to several of the 16 bilateral currency swap and repurchase agreements. China’s proposal for an ASEAN-China free trade area and ASEAN’s quick acceptance of it led the way for similar ASEAN FTA arrangements with others, including those with South Korea, India, and Japan. It helped to lend momentum to the economic cooperation process between the ASEAN Free Trade Area and the Closer Economic Relations of Australia and New Zealand. The trade in goods and trade in services components of the ASEAN-China Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation, signed in 2002, are now in place. Indeed, China and ASEAN have each rapidly become one of the other’s leading trading partners. In 2007, Hong Kong aside, the two were each other’s fourth largest trading partner, after the United States, Japan and the European Union. Chinese and ASEAN companies have also started to invest in each other’s country.

China has built or improved transport links with mainland Southeast Asia, planning to construct oil and gas pipelines through Myanmar, widening navigational channels on the Mekong, financing roads from China to the countries to its south, and probably funding another bridge across the Mekong between Laos and Thailand. Special links have been forged between ASEAN’s and China’s ministries of trade and industry in the ASEAN Mekong Basin Development Cooperation process, whose flagship project is the Singapore-Kunming Rail Link. The SKRL would be a further transport connection between southern China and mainland Southeast Asia.

For four years, China has been putting up the ASEAN-China Expo in Nanning, the Chinese provincial capital that is the closest to ASEAN territory. China has also been organising the China-ASEAN Business and Investment Summit on the occasion of the Expo. China has agreed to set up an ASEAN Centre to promote ASEAN exports to China and Chinese investments and tourism in ASEAN, similar to a long-established facility in Tokyo.

China has helped ease tensions arising from conflicting territorial claims in the South China Sea. It has done so by agreeing to discuss the matter with ASEAN as a group in place of its former preference for dealing with individual Southeast Asian claimants. Such discussions led to the conclusion in 2002 of the Declaration on the Conduct of Parties in the Southeast China Sea. A significant development, this joint declaration committed both ASEAN and China to self-restraint, to the non-use of force, to the peaceful settlement of disputes, to refraining from occupying unoccupied features in the area, and to agreeing on a more formal code of conduct in the future. All ASEAN countries have continued to support the concept of one China, discouraging the Taiwan authorities from moving towards independence or a separate national identity for Taiwan.

The Future

Expanding amicable ASEAN-China relations cannot but be good for the region and for the world. Obviously, amidst the dynamism that characterises the nature of international relations, these positive trends need to be maintained, nurtured and built upon. In this regard, I wish at this point to proffer some frank, unsolicited advice.

First, for China. It would be helpful, indeed essential, for China to be even more transparent than it already is about the state of its military modernisation, including the components of its defence budget. Without revealing military secrets, this is to allay fears and suspicions on the part of some Southeast Asians about China’s long-term strategic intentions in the region.

The conflicting claims in the South China Sea remain flashpoints in ASEAN-China relations. Accordingly, China should agree to move towards an eventual settlement of the jurisdictional claims, even as it laudably engages in confidence-building activities with Southeast Asian claimants. One step might be to clarify the nine bars enclosing the entire South China Sea on Chinese maps and what they signify. At the same time, Beijing should refrain from concluding separate commercial or strategic deals with individual Southeast Asian claimants, deals that may be misconstrued as reflecting divide-and-rule tactics.

China might go out of its way to make sure – and assure the countries affected – that its activities related to the Mekong do not do ecological harm to the lands and communities downstream or to the river itself. Among these activities are the construction of the series of dams on the upper reaches of the Mekong and the dredging of the rapids on the great waterway.

Finally, Chinese firms have been occasionally enmeshed in cases of corruption in some ASEAN countries. Being a developing country, and perhaps for other reasons, China is not a member of the Organization for Economic Cooperation and Development. However, China may wish to accede to the OECD Anti-Bribery Convention. Of the 37 parties to the convention, seven are not members of the OECD.

Next, for ASEAN. Southeast Asian governments and firms have increasingly viewed China and its companies as formidable competitors for markets – in Southeast Asia itself and elsewhere – and for foreign direct investment. This is an inevitable consequence of China’s surge as an economic power and its engagement in economic activities similar to those undertaken by several Southeast Asian countries. Competition is basically good for economies and for companies. In the face of fair Chinese competition, ASEAN countries have to strengthen the competitiveness of their own economies as well as their companies. There is no other way. A major part of this endeavour is undertaking fundamental domestic economic and even political reforms, including radical improvements in the investment climate as well as in corporate governance. Larger investments in infrastructure are one measure. Reducing corruption is another. Policy consistency is still another.

Another avenue for strengthening economic competitiveness is the integration of the regional economy. This would bring about an integrated market with a population almost half of China’s and a combined gross domestic product almost equivalent to that of China. ASEAN has laid the foundations for regional economic integration. Its member-states should now seriously carry out their commitments in this regard. The Southeast Asian claimants should, as should China, clarify the nature of their claims to the South China Sea. This is specifically true of the Philippines and Vietnam. At the same time, they ought to refrain from concluding with China separate commercial or scientific deals that have strategic or legal implications. Such implications could be adverse to themselves or to ASEAN as a whole and, therefore, carry the seeds of future controversy.

Downstream Mekong states should not hesitate to raise issues pertaining to the possible ecological harm that Chinese activities may do to their communities that are dependent on the river.

To build upon the favourable developments in ASEAN-China economic relations,the two sides should embark on serious discussions on two subjects. One is about how China can effectively help ASEAN overcome the obstacles to Southeast Asia’s economic integration. The other is how to facilitate, through practical measures, trade and investment between ASEAN and China. Discussions on such measures should form part of the implementation of the 2002 ASEAN-China Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation.

At the same time, China and the ASEAN countries should strive for the utmost transparency in military and strategic terms. They will be neighbours forever, and they should know each other better.

In sum, the two sides should do everything in their power to keep their relationship as good as they are today and constantly better in the future. They owe it to themselves and to the world.

Photo credit: Global-Leaders.org

Of the three pillars of ASEAN, the most obscure pillar would be the ASEAN Socio-Cultural Community.   Besides a shared diet of rice, there would not appear to be many common cultural bases for ASEAN members, given the diverse cultural and religious influences throughout the region. The ASEAN Political-Security and Economic Communities have much more visible and tangible presences.

Although comparisons between the EU and ASEAN are always fraught with difficulties, even in socio-cultural community building it would appear that ASEAN is less developed than the EU.  “Ode to Joy” is well-known as the anthem of the EU, but very few even know of the existence of the ASEAN anthem “the ASEAN Way. “ There is no ASEAN equivalent of the Eurovision song contest, nor an ASEAN television channel (although MTV and Disney can make credible claims to this title).

The announcement of ASEAN’s joint bid for the 2030 World Cup of football (soccer) represents a major step in developing the ASEAN Socio-Cultural Community.  Nothing crosses cultural divides more than football (yes, as an American I do find this game of “anticipation” rather frustrating to watch, but I cannot discount its global importance).   A joint bid will excite football fans in the region and give substance to the ASEAN Socio-Cultural Community.

Since the World Cup involves a lot of money, the bid will also necessarily involve the AEC.  The bidding process will require coordination and expenditure, and if the bid is successful, there will be issues related to licensing, construction, scheduling and endorsements.  The ASEAN Football Federation (AFF) can take care of most of these issues, but without an equivalent entity in the public sector to coordinate matters with FIFA and the AFF, an ASEAN World Cup could be an expensive mess.

I therefore hope that the ASEAN member states can see fit to designate the ASEAN Secretary-General (or one of his deputies) to serve as the standing coordinator and represent the member states in coordinating with the AFF and negotiating with FIFA.   I know that this will require some relaxation of sovereignty concerns, but without a unified structure, the bid could fall victim to the same management-by-committee issues that have caused the EU-ASEAN free trade agreement talks to stall.

Besides, if this model works for the World Cup, it could work for other joint ASEAN projects on the world stage.  After all, if Brazil can host both the World Cup and the Olympics in a short period of time, why not ASEAN?

The writer is a Partner of Appleton Luff, Internationa lawyers, Singapore

Tapi, boleh saja ditanyakan, bukankah masyarakat di negara-negara dalam organisasi tersebut telah berhubungan dengan sangat baik? Lepas, meski tetap karena adanya persoalan pendidikan yang kerap menjadi jembatan untuk ciptakan kondisi itu. Maka, kendati samar, saya membayangkan sesuatu yang lebih dari itu. Contoh sederhana, ketika misal orang Indonesia ke Singapore untuk bekerja. Mereka tidak lagi dilihat sebagai orang lapar yang ingin cari makan saja di sana. Namun, mereka bisa dilihat sebagai duta budaya. Demikian juga sebaliknya.

Penggambaran sederhana tersebut, saya maksudkan agar semua bangsa di ASEAN bisa memiliki sebuah ikatan yang benar-benar tidak semata-mata seperti di awal tulisan ini. Saya sebut begitu karena memang masih kerap diketemukan berbagai sikap yang cenderung terlihat sebagai sisi ironi. Sisi yang idealnya di dunia seperti hari ini, itu tidak lagi terlihat. Bisa melihat manusia sebagai manusia. Meski berbeda latar belakang atau bahkan strata sosialnya.

Lagi, ini masih samar.

Masih acap diketemukan berbagai penggambaran, satu bangsa melempar tudingan pada bangsa lain. Padahal secara posisi negara, mereka bertetangga. Banyak yang menulis di berbagai media, bahkan blog. Tentang mereka yang terdiskriminasi dan yang semisalnya.

Tidak perlu saya merinci secara gamblang bentuk ironisme tersebut. Namun, kita yang mengikuti perkembangan informasi bisa merasakan hal itu. Bahwa, hal-hal yang harusnya memang tidak pantas lagi ada itu memang masih ada. Maka, dari sana, saya berpikir, blog bisa diarahkan untuk membentuk kebersatuan, keegaliteran yang lebih terang. Lebih meneduhkan. Lebih menyejukkan.

Dan itu mungkin saja saya kira. Mengubah sekian banyak potret yang sebelumnya mungkin memang masih banyak yang tidak mengenakkan untuk dilihat dan didengar. Potret yang pernah menjadi pemicu sensitifitas atau bahkan memunculkan bibit-bibit konflik. Terkait itu, what’s our way to change this? Bisakah kita menunjukkan bahwa blog pun memiliki kekuatan untuk mengubah relasi menjadi lebih baik di negara-negara yang sepagar ini?

It needs our assertiveness to answer it objectively. Semoga kita tidak perlu menunggu untuk bisa tunjukkan power of blogging untuk terciptanya kondisi yang benar-benar lebih baik tersebut terlalu lama. (ZA)

Oleh Aris Heru Utomo

Belum lagi keputusan Pertemuan Informal Menlu ASEAN di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2011 lalu sepenuhnya dilaksanakan, pertempuran kembali meletus di perbatasan Thailand dan Kamboja pada Jumat 22 April 2011. Dalam pertempuran sejak hari Jumat tersebut, diperkirakan 11  orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka.

Ketika bentrokan bersenjata kembali mencuat, seperti biasa, kedua belah pihak segera saling tuding mengenai siapa yang terlebih dahulu melakukan penyerangan. Menteri Pertahanan Kamboja menuduh bahwa Tahiland melakukan serangan menggunakan peluru 75 dan 100 mm berisi gas beracun untuk menguasai candi Tamone dan Ta Krabei di wilayah Kamboja.  Sementara Perdana Menteri Thailand, Abhisit Vejjajiva, menuduh Kamboja mencoba menginternasionalisasi konflik kedua negara. Thailand bersikeras bahwa perundingan bilateral merupakan langkah yang tepat untuk memulihkan perdamaian dan keterlibatan pihak luar tidak diperlukan.

Berulangnya bentrokan bersenjata ini tentu saja melecut kesadaran ASEAN bahwa langkahnya untuk menyelesaikan konflik secara damai belum memperlihatkan hasil. Komitmen Kamboja dan Thailand, seperti dinyatakan dalam Pernyataan Menlu ASEAN di Jakarta, untuk menghormati prinsip-prinsip dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC) termasuk penggunaan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik, ternyata masih terbatas pada pernyataan di atas kertas. Keterlibatan tim observer Indonesia atas nama ASEAN di perbatasan Kamboja dan Thailand pun belum terwujud karena adanya penolakan dari pihak militer Thailand.

Menanggapi sikap militer Thailand yang menolak kehadiran tim observer Indonesia di daerah konflik, Menlu RI Marty Natalegawa, saat berkunjung ke Bangkok dalam rangka menghadiri  Special Informal ASEAN Foreign Ministers’ Meeting on East Asia Summit (EAS), 10-11 April 2011, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Thailand yang menginginkan gencatan senjata namun menolak menerima kehadiran tim observer. Padahal kehadiran Indonesia sebagai Ketua ASEAN dibutuhkan sebagai mediator.   Ditambahkan oleh Menlu RI bahwa mekanisme bilateral, multilateral dan internasional bisa saling menguatkan dan menciptakan situasi yang kondusif untuk penanganan isu tersebut. Namun pada akhirnya, penyelesaian isu tersebut tergantung pada kedua pihak terkait.

Bahwa pada akhirnya penyelesaian konflik akan sangat tergantung pada kedua pihak terkait merupakan suatu kenyataan yang tak terelakkan. Namun langkah Indonesia selaku Ketua ASEAN untuk melakukan pendekatan dan menghindari adanya kevakuman pada tingkat kawasan, yang membuka peluang intervensi langsung DK PBB, kiranya perlu dilanjutkan.

Indonesia sebagai Ketua ASEAN memiliki kapasitas untuk menyelesaikan konflik karena punya pengalaman sebagai penggagas dan tuan rumah Jakarta Informal Meeting (JIM) pada tahun 1988-1989 untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Pada saat itu Indonesia berhasil memfasiltasi dan memediasi kedua negara yang sedang bermusuhan untuk bisa duduk bersama-sama mendiskusikan dan menyelesaikan konflik diantara mereka. Hasilnya, Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja dan situasi damai di Kamboja tercipta.

Belajar dari pola penyelesaian yang diterapkan saat JIM, pola yang sama bisa diterapkan kembali untuk kasus Thailand dan Kamboja dengan terus mengingatkan komitmen kedua negara menyelesaikan konflik secara damai. Diplomasi intensif perlu dilakukan guna lebih meyakinkan kedua belah pihak, khususnya militer Thailand, bahwa kehadiran tim observer Indonesia bukan dalam kerangka campur tangan eksternal terhadap negosiasi bilateral Kamboja dan Thailand. Kehadiran tim observer adalah dalam kerangka memediasi negosiasi sesuai dengan kerangka acuan yang disepakati kedua belah pihak.

Akhirnya, penyelesaian konflik Kamboja-Thailand kiranya perlu dituntaskan pada periode Keketuaan Indonesia guna mendukung dan memastikan kesinambungan pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Jika tahun ini kerangka penyelesaian konflik tidak dapat disepakati, maka pada tahun-tahun mendatang tampaknya akan lebih sulit mengingat yang akan menjadi Ketua ASEAN 2012 adalah Kamboja.

The greatest flaw in ASEAN has been its inability to manage internal conflicts. Frequent border clashes, maritime disputes, ethnic tensions, local insurgencies and religious violence and extremism have threatened the legitimacy of the regional organization. Indonesia has been one of the leading and active members of ASEAN. Since it has now taken over as ASEAN Chair for the year 2011-2012, what can Jakarta do to meet these challenges? How can Indonesia demonstrate its ability to effectively manage the growing internal and external threats and maintain the credibility of the regional organization?

The tangible step towards creating a new regional atmosphere will depend on Indonesia’s foreign policy interests. In 1976, under Indonesia’s leadership, ASEAN produced the Bali Concord-I initiating the Treaty of Amity and Cooperation and in 2003 Bali Concord-II which initiated the ASEAN Economic Community. As one of the largest democracies and economies in Southeast Asia and the only regional representative of Southeast Asia at the G-20, Indonesia can provide ASEAN a platform to expand its global influence. However, whether these policies and reforms initiated by Indonesia as ASEAN Chair will be appreciated by other ASEAN members remains doubtful.

The persisting challenge for ASEAN has been the problem of lack of consensus because of its diverse and often disparate members. This poses a serious challenge to the goal of achieving a single integrated ASEAN community. Moreover, with only one year to execute its plans, the chair must focus on and identify the important issues that need immediate attention and action. It has been a major challenge to prioritize a few among the many important issues.

Indonesia’s efforts to mediate in the Thai-Cambodia border dispute may no doubt be a sovereign foreign policy decision but it is a challenge to the ASEAN’s classical Westphalian principles of sovereignty and non-interference which might also create differences within ASEAN where some states prefer absolute sovereignty and non-interference policies. On the one hand Cambodia acknowledges Jakarta’s efforts, on the other Thailand is wary about ASEAN or Indonesia’s interference. Moreover, it is still not clear whether the observer team sent by Indonesia to this border includes members from other ASEAN countries which can eventually become a contentious issue in the regional organization. Indonesia has additional responsibility as the ASEAN chair and must emphasize on strengthening its dispute settlement mechanism and revival of the non-intervention policy of ASEAN.

nother major concern is over promotion of democracy and human rights in the region especially given the political transitions in Southeast Asia such as in Myanmar after the elections and release of Aung San Suu Kyi. Indonesia therefore, needs to promote the ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights (AICHR) which has failed to operate effectively since its inception.

The debate over inclusion of Timor-Leste as a member of ASEAN has created divisions among the ASEAN member states. Singapore is reluctant to expand the ASEAN at this stage, whereas Thailand and Philippines support Indonesia in including Timor-Leste. Deepening cooperation through the East Asia Summit which now includes the US and Russia besides India, Australia and New Zealand, is a step forward towards giving the ASEAN a global dimension. This strategic inclusion has led to expansion of the regional architecture but delimiting the spheres of influence of these major powers in Southeast Asia will be a challenge for Indonesia.

What should be Indonesia’s priorities? Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa has outlined three major tasks for the ASEAN Chair – to make tangible progress towards an ASEAN Community; to establish a dynamic equilibrium between ASEAN and the major powers; and, to ensure that ASEAN can be a peacemaker in a complex world.

However, Indonesia’s top priority should be deepening ASEAN’s institutional capacity. To this end, Jakarta must emphasize on a more unified stance and cooperation among ASEAN member states to effectively implement its policies. This will not only enable the regional structure to resolve its internal issues but will also provide ASEAN a base to widen its global influence. The 2010 ASEAN Chair, Vietnam, faced major challenges in creating a consensus among its member states to resolve regional disputes. With its theme ‘ASEAN community in a global community of nations’, Indonesia must strengthen the central role of ASEAN in Southeast Asia, overcome these divergent views and emphasize a collective voice from the member states. Moreover, Indonesia should actively engage the dialogue partners and the other major powers in this mechanism as well as actively engage its civil society to promote democracy and human rights which will help Indonesia in its effort to have a ‘people-oriented and people-centered ASEAN.’

Indonesia’s policies and reforms as ASEAN Chair may or may not bring effective changes but whatever the outcome, in the long-run it will have a major impact on the succeeding chairs – Cambodia (2012), Brunei (2013), Myanmar (2014) and finally Malaysia taking the chair in 2015. Although, it is too early to expect positive results, success towards achieving an ASEAN Community by 2015 will depend on whether the subsequent chairs are able to keep up the pace and process of implementing the policies initiated by Indonesia in 2011.

Panchali Saikia
Research officer, SEARP, IPCS
panchali@ipcs.org

Source: http://www.eurasiareview.com/indonesia-as-asean-chair-what-priorities-analysis-22042011/

Ekspor nonmigas Indonesia ke China meningkat tajam dari 8,9 miliar dollar AS pada 2009 menjadi 14,1 miliar dollar AS pada 2010. Hal itu berarti, setahun pelaksanaan Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA), kita membukukan pertumbuhan ekspor nonmigas ke China dengan cukup menakjubkan, 58,4 persen.

Tahun 2010 itu juga China menjadi tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia, menggeser posisi Amerika Serikat yang sekarang di urutan ketiga.

Sementara itu, impor nonmigas Indonesia dari China juga meningkat pesat, dari 13,5 miliar dollar AS tahun 2009 menjadi 19,7 miliar dollar AS pada 2010 dengan laju pertumbuhan sebesar 45,9 persen. China telah cukup lama menjadi asal impor terbesar bagi Indonesia, jauh sebelum penerapan fase kedua ACFTA tahun 2010 ketika diberlakukan penurunan dan penghapusan tarif bea masuk atas barang-barang yang termaktub di dalam senarai Normal Track 1 (NT1).

Fase pertama adalah ketika mulai berlaku Early Harvest Program tahun 2006 saat sejumlah barang sudah diperdagangkan praktis tanpa hambatan bea masuk.

Yang kerap dipersoalkan adalah defisit perdagangan Indonesia dengan China, mengingat neraca perdagangan kita dengan China hingga tahun 2007 selalu surplus. Juga kenyataan bahwa defisit perdagangan nonmigas kita dengan China naik setelah pemberlakuan ACFTA, yakni dari 4,6 miliar dollar AS tahun 2009 menjadi 5,6 miliar dollar AS. Namun, bukankah defisit ini sudah berlangsung sejak tahun 2008. Bahkan, kala itu defisit kita jauh lebih besar, yaitu 7,1 miliar dollar AS.

Jika kita bandingkan dengan tarif bea masuk dalam kerangka most favored nations (MFN), tarif bea masuk barang-barang dari China hingga tahun 2006 praktis sama, pada kisaran 9,5 persen hingga 9,9 persen. Lalu sedikit lebih rendah (sekitar 1 persen) tahun 2007 dan 2008. Baru sejak tahun 2009 selisihnya naik tajam menjadi sekitar 4 persen. Namun, rata-rata bea masuk barang-barang dari China masih lebih tinggi dibandingkan dengan bea masuk atas barang-barang dari Korea dan dari ASEAN dalam kerangka CEPT.

Bandingkan pula rata-rata bea masuk sebelum ACFTA (2009) sebesar 3,8 persen dengan setelah ACFTA (2010) sebesar 2,9 persen. Selisihnya sangat kecil. Dengan demikian, ternyata tanpa ACFTA sekalipun, barang-barang dari China sudah sangat leluasa masuk ke pasar Indonesia.

Sebetulnya barang-barang dari negara mana pun kian leluasa memasuki pasar Indonesia. Itu karena pascareformasi, bea masuk rata-rata atas barang impor di bawah skema MFN terus turun hingga hanya 7,5 persen saat ini. Dengan demikian, bisa dikatakan liberalisasi perdagangan secara umumlah yang menjadi pemicu kinerja perdagangan luar negeri kita secara keseluruhan dan khususnya juga kinerja perdagangan Indonesia-China.

Kerja sama regional yang kian erat telah mengubah struktur perdagangan luar negeri kita. Porsi ekspor kita ke negara-negara Asia naik pesat, terutama ASEAN, Korea Selatan, dan China. Sebaliknya, porsi ekspor ke Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan penurunan. Jadi, kerja sama regional nyata-nyata telah meningkatkan intensitas perdagangan regional.

Sudah barang tentu ada persoalan yang sejak dini seharusnya telah diantisipasi. Yang paling krusial ialah dampak trade creation, yakni peningkatan volume perdagangan sebagai akibat dari pengalihan perdagangan dari sumber biaya tinggi ke sumber biaya rendah akibat perjanjian perdagangan bebas. Barang-barang produksi dalam negeri tergeser oleh barang-barang impor dari negara-negara tetangga karena penghapusan bea masuk.

Sangat ironis kalau barang-barang yang terdesak di pasar domestik kita sendiri adalah hasil produksi dari kegiatan atau industri yang sejatinya kita punya potensi keunggulan komparatif, seperti mebel kayu dan rotan, hasil perikanan, pertanian dan hortikultura, hutan, industri makanan dan minuman, serta beberapa jenis tekstil dan pakaian jadi.

Bagaimana mungkin produk-produk kita tersebut bisa bersaing kalau praktik-praktik ekonomi biaya tinggi masih menghantui dunia usaha kita. Bagaimana mungkin produk dari Sumatera Barat, misalnya, bisa bersaing di Jakarta dengan produk serupa dari luar negeri kalau ongkos angkut dari Padang ke Jakarta mencapai 600 dollar AS per kontainer, sedangkan dari Singapura ke Jakarta hanya 185 dollar AS per kontainer.

Bagaimana mungkin jeruk pontianak bisa bersaing dengan jeruk dari China kalau ongkos angkut jeruk dari China ke Jakarta lebih murah daripada ongkos angkut jeruk dari Pontianak ke Jakarta.

Bukankah merupakan tindakan yang gegabah kalau pemerintah agresif mengintegrasikan perekonomian Indonesia dengan perekonomian global dan regional seraya tak banyak berbuat untuk mengintegrasikan perekonomian nasional.

Kita telah mengikatkan diri dengan berbagai perjanjian perdagangan bebas dan liberalisasi di berbagai bidang, tetapi berbagai langkah untuk mengintegrasikan perekonomian nasional baru pada tahapan ”akan” atau baru sebatas rencana yang entah kapan perwujudan nyatanya.

Kita kian terseok-seok karena berbagai penguatan yang seharusnya sudah terhadirkan justru melemah. Sebagai contoh, membanjirnya ikan-ikan impor, terutama dari China. Bukan karena ACFTA, melainkan karena praktik impor ilegal. Ditambah lagi dengan penerapan Standar Nasional Indonesia yang amat lamban sehingga mempercepat keterpurukan industri dalam negeri.

Pemerintah sangat agresif meliberalisasikan pasar dan perekonomian, tetapi abai membangun jaring-jaring pengaman pasar. Rakyat dibiarkan berjibaku, mencari selamat sendiri-sendiri. Pemerintah hanya peduli menandatangani pakta perdagangan bebas, tetapi tak pernah berinisiatif mengagendakan pakta sosial. Namun, kita bisa paham, Sistem Jaminan Sosial Nasional saja tak kunjung hadir, apatah lagi pakta sosial.

Jadi, tanpa ACFTA sekalipun, pasar kita bakal jadi santapan produk impor. Pemerintah nyata-nyata telah abai melindungi usaha domestik dan memperkokoh fondasi perekonomian nasional. ACFTA cuma jadi tumbal.

Faisal Basri Pengamat Ekonomi

Sumber: Kompas